Ips kelas 9 bab 15

BAB 15

A .Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Peran

Indonesia

Pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV menyebutkan, bahwa

bangsa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjadi

landasan politik luar negeri Bebas Aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak

pada salah satu blok (kekuatan). Sedangkan Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia

berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dunia sesuai dengan citacita

PBB.                                           

Salah satu bukti peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah

memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia- Afrika (KAA).

1. Latar Belakang Diselenggarakannya Konferensi Asia-

Afrika

a. Bangsa-bangsa Asia – Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah yakni samasama

menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa.

b. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia-Afrika yang masih

terjajah untuk memperoleh kemerdekaan misalnya, Yaman sedang berjuang

membebaskan Aden dari kekuasaan Inggris, Rakyat Aljazair, Tumisia, Maroko,

Sudan, dan Kongo sedang membebaskan tanah airnya dari kekuasaan bangsa

Eropa, dan lain-lain.

c. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir yakni situasi

internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara Blok

Barat dan Blok Timur.

d. Diantara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat

kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut

melibatkan diri dalam masalah tersebut.

Misalnya:

1) Persengketan RRC-Taiwan untuk memperebutkan Pulau Quemoi.

2) Persengketan India-Pakistan untuk memperebutkan wilayah Kasmir

3) Persengketan Korea Utara-Korea Selatan masalah perbatasan.

e. PBB seringkali tidak mampu mengatasi persengketaan antarnegara. Seruan

Dewan Keamanan PBB sering dilanggar negara-negara yang sedang berselisih

f. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan negaranegara

Asia-Afrika agar mendukung merebut Irian Barat (Papua) melalui PBB.

g. Bangsa-bangsa Asia-Afrika tidak ingin terlibat dalam Perang Dingin, tetapi ingin

memusatkan perhatian pada pembangunan sehingga memerlukan kerja sama.

2. Sejarah Terwujudnya Konferensi Asia-Afrika

Terwujudnya konferensi Asia-Afrika didahului oleh Konferensi Colombo dan

Konferensi Bogor.

a. Konferensi Colombo (Konferensi Pancanegara I)

Pada tanggal 28 April-2 Mei 1954 diadakan konferensi di Colombo, ibu kota

Srilangka. Adapun wakil dari 5 negara yang hadir tersebut sekaligus akan menjadi

sponsor KAA sebagai berikut.

1) Indonesia, diwakili oleh Perdana Menteri Ali

Sastroamidjoyo

2) India, diwakili oleh Perdana Menteri Shri Pandit

Jawarhalal Nehru

3) Pakistan diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Ali

Jinnah.

4) Birma (sekarang Myanmar), diwakili oleh Perdana

Menteri Unu.

5) Srilangka, diwakili oleh Perdana Menteri Sir John

Kotelawala.

Dalam konferensi ini Indonesia mengusulkan agar

diadakan konferensi yang lebih luas jangkauannya, tidak

hanya negara-negara Asia, tetapi juga beberapa negara Afrika.

Gagasan ini disambut positip dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo mendapat

mandat untuk menjajagi kemungkinan dilaksanakan konferensi Asia-Afrika.

Dalam konferensi Colombo ini diputuskan antara lain sebagai berikut.

a. Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis.

b. Menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko.

c. Menyetujui dan mengusahakan adanya konferensi Asia-Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara.

b. Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

Pada tanggal 28-31 Desember 1954 diadakan Konferensi di Bogor. Konferensi

ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Colombo, di mana negara-negara sponsor

akan mengevaluasi hasil penjajagan Indonesia dalam mempersiapkan KAA.

Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam Konferensi Bogor adalah tujuan

konferensi, tempat konferensi, agenda pembicaraan negara-negara yang akan

diundang dan kesekretariatan.

Rekomendasi yang diajukan dalam sidang ini adalah sebagai berikut.

a) Mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1955.

b) Menetapkan kelima negara peserta konferensi Colombo sebagai negara-negara

sponsor.

c) Menetapkan 25 negara-negara Asia-Afrika yang akan diundang.

d) Menentukan tujuan konferensi Asia-Afrika.

3. Tujuan Konferensi Asia-Afrika

a. Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia-

Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan kepentingan timbal balik

maupun kepentingan bersama.

b. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam

hubungannya dengan negara-negara peserta.

c. Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari

bangsa-bangsa Asia-Afrika seperti yang menyangkut kedaulatan nasional,

rasionalisme, dan kolonialisme.

d. Meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan

untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional.

4. Pokok-Pokok Agenda Pembicaraan KAA

a. kerja sama ekonomi;

b kerja sama budaya;

c. hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri;

d. masalah kolonialisme, imperialisme seperti Belanda di Irian Barat (sekarang

Papua), Perancis di Maroko, Aljazair dan Tunisia;

e. masalah perdamaian dunia dan kerja sama internasional (termasuk di dalamnya

beberapa aspek tentang PBB, soal hidup berdampingan, masalah Indocina, Aden dan masalah perlucutan senjata

5. Negara-Negara yang Hadir dalam KAA

Konferensi Asia-Afrika berlangsung pada tanggal 18-25 April 1955 bertempat

di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara (termasuk

lima negara sponsor) dari 30 negara yang diundang. Satu negara yang tidak hadir

yakni Federasi Afrika Tengah (Rhodesia dan Nyasa) karena sedang terjadi pergolakan

politik orang-orang Negro menentang ras diskriminasi.

Adapun negara-negara yang hadir dalam KAA adalah :

1. Indonesia                                                    16. Laos

2. India                                                            17. Libanon

3. Birma (Myanmar)                                     18. Liberia

4. Pakistan                                                      19. Libia

5. Srilangka                                                    20. Nepal

6. Afghanistan                                                           21. Filipina

7. Kamboja (Kampuchea)                              22. Saudi Arabia

8. Republik Rakyat China                              23. Sudan

9. Mesir                                                          24. Syiria

10. Ethiopia                                                    25. Muang Thai

11. Ghana (Pantai Emas)                                26. Turki

12. Iran                                                            27. Vietnam Utara

13. Irak                                                            28. Vietnam Selatan

14. Jepang                                                       29. Yaman

15. Yordania

Dalam KAA ini negara-negara

peserta terdiri dari 3 kelompok

pandangan politiknya yang berbeda,

yaitu: kelompok yang pro Barat, seperti

Filipina, Muang Thai, Pakistan, Iran, dan

Turki; kelompok yang beraliran Komunis

yaitu RRC dan Vietnam Utara; dan

kelompok yang netral seperti India,

Birma, Srilangka dan Indonesia, serta ada

juga yang belum menampakkan

pandangan politiknya

6. Hasil-Hasil Konferensi

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan yang disepakati para

peserta sebagai berikut:

a. Kerja sama ekonomi, antara lain mengusahakan kemajuan ekonomi, memajukan

perdagangan, saling memberikan bantuan teknik, dan mendirikan bank-bank.

b. Kerja sama kebudayaan, antara lain memajukan kerja sama kebudayaan sebagai

jalan terpenting untuk mendapatkan pengertian antara bangsa-bangsa Asia -

Afrika, memajukan pendidikan dan pengajaran dengan pertukaran pelajar,

pelatih, dan guru.

c. Masalah hak asasi manusia, yakni menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia

seperti yang tercantum dalam Piagam PBB serta menentang ras diskriminasi.

d. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, yakni menentang adanya

imperialisme dan menuntut kemerdekaan bagi rakyat Aljazair, Maroko, dan

Tunisia.

e. Masalah-masalah lain, yakni mengakui hak-hak bangsa Arab di Palestina dan

menuntut soal Palestina diselesaikan secara damai, menuntut kembalinya wilayah

Irian Barat (sekarang Papua) kepada Indonesia serta menuntut hak wilaya Aden

bagi Yaman.

f. Mengusahakan perdamaian dan kerja sama di dunia dengan cara berikut.

1) Mendesak PBB untuk menerima negara-negara yang telah memenuhi

persyaratan yakni Kamboja, Srilangka, Jepang, Yordania, Laos, Libya, Nepal

dan Vietnam.

2) Mengusulkan supaya diadakan pelarangan atas pembuatan, percobaan dan

penggunaan senjata nuklir.

3) Mengusulkan diadakan kerja sama semua negara di seluruh dunia atas

dasar menghormati hak-hak manusia

g. Pernyataan mengenai usaha memajukan

perdamaian dan kerja sama di dunia. Selain

keputusan KAA di atas, konferensi Asia-

Afrika juga mengajak semua bangsa di

dunia untuk hidup bersama dalam

perdamaian dan menjalankan kerja sama

dalam suasana persahabatan atas dasar

sepuluh prinsip yang dikenal dengan

“Dasasila Bandung” (Bandung Declaration).

Adapun isi Dasasila Bandung selengkapnya

adalah :

1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan

tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat

dalam Piagam PBB.

2) Menghormati kedaulatan dan integritas

teritorial semua bangsa.

3) Mengakui persamaan ras, dan persamaan

semua bangsa baik besar maupun kecil.

4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal besar maupun

kecil.

5) Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian

atau secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.

6) a. Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk

bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar.

b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

(7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan

kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.

(8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai,

perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum, ataupun cara

damai lain lagi menurut pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan Piagam

PBB.

(9) Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama.

(10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

7. Pengaruh Konferensi Asia – Afrika

Konferensi Asia-Afrika di tutup secara resmi pada tanggal 24 April 1955. para

utusan kembali ke negaranya masing-maisng untuk memperjuangkan hasil-hasil

konferensi secara bersama-sama. Konferensi Asia-Afrika membawa pengaruh atau akibat penting, misalnya

a. Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber

dari persengketaan masalah Taiwan antara RRC dengan Amerika Serikat.

b. Perjuangan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk mencapai kemerdekaan semakin

meningkat. Hal ini tampak dengan meningkatnya jumlah negara-negara Asia-

Afrika yang merdeka setelah tahun 1955.

c. Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Birma, dan

Srilangka mulai diikuti negara-negara lain yang tidak masuk Blok Barat maupun

Blok Timur.

Di samping itu KAA memiliki arti penting karena merupakan cetusan rasa setia

kawan (solidaritas) bangsa-bangsa Asia-Afrika serta mengilhami berdirinya Gerakan

Non Blok.

8. Peranan Indonesia dalam Konferensi Asia - Afrika

a. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat

penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II yang

berlangsung tanggal 28-29 Desember 1954 di Bogor

(Jawa Barat). Konferensi ini sebagai pendahuluan dari

Konferensi Asia Afrika.

b. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat

penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang

berlangsung pada tanggal 18-24 April 1955 di Gedung

Merdeka Bandung (Jawa Barat). Dalam konferensi ini

beberapa tokoh Indonesia menduduki peranan penting,

di antaranya adalah :

Ketua Konferensi : Mr. Ali Sastroamidjoyo, Sekretaris

Jenderal Konferensi : Ruslan Abdulgani, Ketua Komite

Kebudayaan : Mr. Muh. Yamin, dan Ketua Komite Ekonomi:

B . Perkembangan ASEAN dan Peran Indonesia

1. Latar Belakang Terbentuknya ASEAN

ASEAN (Association of South East Asia Nations), atau Perhimpunan Bangsa –

Bangsa Asia Tenggara (PERBARA), merupakan organisasi kerja sama regional negaranegara

Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Meskipun organisasi

ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari

pengaruh asing, tetapi bukan merupakan organisasi politik. Hal ini dapat dilihat

dari latar belakang berdirinya ASEAN

Berdirinya ASEAN didorong oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut.

a. Faktor Intern (dari dalam), yakni setelah berakhirnya Perang Dunia II lahirlah negaranegara

baru di Asia Tenggara. Munculnya negara-negara baru ini pada umumnya

banyak memiliki persamaan masalah, oleh karena itu perlu sikap dan tindakan

bersama untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan ini melalui ASEAN.

b. Faktor Ekstern (dari luar), yakni akibat krisis Indocina yang ditimbulkan oleh

gerakan komunis yang berusaha menguasai seluruh Vietnam, Laos dan Kamboja

(Kampuchea) sebagai negara komunis, maka negara-negara tetangga di kawasan

ini merasa khawatir dan bersepakat menghadapi ancaman ini dengan

membentuk ASEAN.

2. Sejarah Berdirinya ASEAN

Di Asia Tenggara ada dua organisasi yang membawa pada pembentukan.

Pertama, Association of Southeast Asia (ASA) yang dibentuk berdasarkan Deklarasi

Bangkok tahun 1961 antara Malaysia, Muang Thai, dan Filipina. Kedua,

MAPHILINDO yang dibentuk pada tahun 1963, merupakan musyawarah antara

negara-negara Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Karena adanya “Krisis Federasi

Malayasia” yang kurang memuaskan Indonesia dan Malaysia, maka diawali dengan

ajakan Thanat Khoman dari Birma kepada Tun Abdul Razak dari Malaysia maupun

Adam Malik dari Indonesia pada bulan Mei 1967 maka terbentuklah Deklarasi

ASEAN.

Deklarasi ASEAN ditandatangani

pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok

(Deklarasi Bangkok) oleh lima utusan

dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara.

Ke lima tokoh yang menandatangani

Deklarasi Bangkok adalah :

1) Adam Malik (Menteri Luar Negeri

Indonesia);

2) Tun Abdul Razak (Wakil Perdana

Menteri Malaysia);

3) S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri

Singapura);

4) Narsisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina); dan

5) Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Muang Thai).

Kelima negara di atas merupakan anggota ASEAN pada

awal berdirinya. Selanjutnya dalam perkembangannya

sampai sekarang ini anggota ASEAN sudah bertambah 5

negara, yakni :

1) Brunei Darussalam (tanggal 7 Januari 1984),

2) Vietnam (28 Juni 1995),

3) Laos (23 Juli 1997),

4) Myanmar (23 Juli 1997), dan

5) Kampuchea (16 Desember 1998).

3. Tujuan ASEAN

Maksud dan tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok

8 Agustus 1967 adalah sebagai berikut.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 3, hal. 149.

Gb.15.8 Penandatanganan piagam Deklarasi Bangkok

yang melahirkan ASEAN di Bangkok pada tanggal 8

Agustus 1967.

 (1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi,

kemajuan sosial serta

pengembangan kebudayaan di

kawasan Asia Tenggara.

(2) Meningkatkan perdamaian dan

stabilitas regional.

(3) Meningkatkan kerja sama yang aktif

serta saling membantu satu sama

lain dalam masalah ekonomi, sosial,

budaya, teknik, ilmu pengetahuan

dan administrasi.

(4) Saling memberikan bantuan dalam

bentuk sarana- sarana latihan dan

penelitian dalam bidang-bidang

pendidikan, professional, teknik dan

administrasi.

(5) Bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian

serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan saranasarana

pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat.

(6) Meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara.

(7) Memelihara kerja sama yang erat dan berguna bagi organisasi-organisasi

internasional dan regional yang ada dan bertujuan serupa.

4. Struktur Organiasi ASEAN

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan ASEAN, maka dibentuklah struktur

organisasi ASEAN. Struktur organisasi ini antara sebelum dan sesudah KTT I di Bali

1976 ada perbedaan.

a. Sebelum KTT I di Bali 1976 Struktur Organisasinya Sebagai

Berikut.

(1) Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri (ASEAN Ministerial Meeting). Sidang

Tahunan ini merupakan sidang tertinggi yang diadakan setiap tahun secara

bergilir di negara anggota.

(2) Standing committee, diketuai oleh Menteri Luar Negeri Tuan Rumah, tugasnya

melanjutkan pekerjaan ASEAN dalam jangka waktu di antara sidang-sidang

tahunan para Menteri Luar Negeri.

(3) Komisi-komisi Tetap (Permanent Committee), yang beranggotakan tenaga ahli

serta pejabat pemerintah negara-negara anggota. Tugas utama komisi ini adalah

memberikan rekomendasi terhadap rencana program ASEAN dan

melaksanakan program tersebut setelah mendapat persetujuan dari Sidang

Tahunan Para Menteri.

 (4) Komisi-Komisi Khusus (Ad Hoc Committee), yakni Komisi khusus di bentuk

sesuai kebutuhan ASEAN.

(5) Sekretariat Nasional ASEAN (National Secretariats), yang bertugas untuk

mengkoordinasi pada tahap nasional dalam melaksanakan keputusan-keputusan

para menteri ASEAN dan mempersiapkan agenda pertemuan Standing Comitte.

b. Sesudah KTT I di Bali 1976 Struktur Organisasinya Ada

Perubahan, Sebagai Berikut.

(1) Pertemuan Para Kepala Pemerintahan ( Summit Meeting ).

(2) Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri ASEAN.

(3) Sidang Para Menteri-Menteri Ekonomi.

(4) Sidang para Menteri lainnya (Non- Ekonomi).

(5) Standing Committee.

(6) Komite-Komite.

5. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN

a. KTT I di Bali (23 – 25 Februari 1976)

KTT I ASEAN ini dihadiri para pimpinan negara ASEAN. Dalam KTT I ini

disepakati tentang perluasan kerja sama dengan kerja sama di bidang politik,

pertahanan, keamanan, dan intelejen. Selain itu untuk menjamin stablitas dan

keamanan kawasan dan intervensi asing maka dikeluarkan Declaration of ASEAN

Concord (Deklarasi Kesepakatan ASEAN). Juga disepakati tentang Perjanjian

Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in

South East Asia), antara lain berisi tentang dasar perilaku persahabatan antarnegara

anggota. Juga dalam KTT I ini disetujui tentang pembentukan sekretariat ASEAN di

Indonesia. HR. Dharsono dari Indonesia dipilih sebagai Sekjen ASEAN Pertama.

b. KTT II di Kuala Kumpur (4 – 5 Agustus 1977) yang lebih memfokuskan pada

masalah-masalah hubungan ekonomi dengan Jepang, Australia, dan Selandia

Baru.

c. KTT III di Manila (14 – 15 Desember 1987).

Dalam KTT III ini berhasil menandatangani Deklarasi Manila, yang isinya antara

lain tentang kerja sama dalam segala bidang untuk melawan proteksionisme negaranegara

industri dan mengadakan usaha bersama guna menjaga ketertiban, keamanan,

dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

d. KTT IV di Singapura ( 27 – 29 Januari 1992).

KTT IV ini mempunyai arti penting karena diadakan pada saat yang tepat yakni

pada waktu dunia sedang mengalami berbagai perubahan. Perubahan positif tersebut

berupa tercapainya persetujuan mengenai penyelesaian masalah Kamboja yang akan

membuka kesempatan bagi ASEAN untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan

negara-negara eks Indochina di kawasan Asia Tenggara.

e. KTT V di Bangkok, Thailand (14 – 15 Desember 1995)

f. KTT VI di Hanoi, Vietnam (15 – 16 Desember 1998)

g. KTT VII di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam (5 – 6 November 2001)

h. KTT VIII di Phnom Penh, Kamboja (4 - 5 November 2003)

i. KTT IX di Bali, Indonesia (7 – 8 Oktober 2003)

j. KTT X di Vientiane, Laos ( 29 – 30 November 2003)

k. KTT XI di Kuala Lumpur, Malaysia (12 – 14 Desember 2005).

6. Peranan Indonesia dalam ASEAN

Peranan Indonesia dalam ASEAN sangat besar di antaranya sebagai berikut.

a. Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN pada

tanggal 8 Agustus 1967.

b. Indonesia berusaha membantu pihak- pihak yang bersengketa untuk mencari

penyelesaian dalam masalah Indocina. Indonesia berpendapat bahwa

penyelesaian Indochina secara keseluruhan dan Vietnam Khususnya sangat

penting dalam menciptakan stabilisasi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal

15 – 17 Mei 1970 di Jakarta diselenggarakan konferensi untuk membahas

penyelesaian pertikaian Kamboja. Dengan demikian Indonesia telah berusaha

menyumbangkan jasa-jasa baiknya untuk mengurangi ketegangan- ketegangan

dan konflik-konflik bersenjata di Asia Tenggara.

c. Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama

ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali pada tanggal 23 – 24 Februari

1976.

d. Pada tanggal 7 Juni 1976 Indonesia pernah ditunjuk sebagai tempat kedudukan

Sekretariat Tetap ASEAN dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal

Pertama adalah Letjen. H.R. Dharsono yang kemudian digantikan oleh Umarjadi

Njotowijono.

C. Perkembangan Keanggotaan dan Aktivitas

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Peran Indonesia

1. Proses Terbentuknya PBB

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan perjalanan panjang dari

serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan, antara

lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Casablanca, Konferensi

Moskow, Konerensi Dumbarton Oaks, Konferensi Yalta dan Konferensi San

Francisco.

Piagam Atlantik (Atlantic Charter) merupakan naskah

pertama yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya

PBB.

Sedangkan Konferensi San Francisco merupakan

konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan terbentuknya

PBB. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Perdana Menteri Winston

Churchill dari Inggris dan Presiden F.D. Roosevelt dari

Amerika Serikat mengadakan pertemuan di atas gladak

kapal USS Augusta di Teluk New Foundland perairan

Samudra Atlantik. Kedua kepala pemerintahan itu

menandatangani Piagam Altantic atau Atlantic Charter.

Piagam ini kemudian menjadi dasar bagi terwujudnya PBB.

Adapun isi pokok Piagam Atlantik sebagai berikut.

1. Tidak diperkenankan melakukan perluasan wilayah.

2. Setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahnya sendiri.

3. Semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional.

4. Mengusahakan perdamaian dunia di mana setiap bangsa dapat hidup bebas

dari ketakutan dan kekurangan.

5. Menolak jalan kekerasan dalam menyelesaikan

perselisihan internasional.

Sedangkan Konferensi San Fransisco merupakan

konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan

terbentuknya PBB. Konferensi San Fransisco

berlangsung selama 2 bulan yakni dari tanggal 25 April

sampai 26 Juni 1945. Peserta konferensi berjumlah 50

negara yakni 47 negara penandatanganan Declaration

of the United Nations ditambah Ukraina, Belarusia, dan

Argentina. Kelima puluh negara ini dikenal sebagai

negara anggota pendiri (original members) atau anggota

asli. Konferensi ini menyetujui dan menandatangani

Piagam Perdamaian (Charter of Peace) yang kemudian

piagam ini menjadi Piagam PBB (United Nations Charter).

Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menandatangani Piagam Perdamaian,

maka anggota asli berjumlah 51 negara. Walaupun piagam perdamaian itu sudah

ditandatangani oleh 51 utusan dari negara-negara peserta, tetapi belum mendapat

pengesahan dari pemerintah masing-masing negara.

Piagam perdamaian itu baru disahkan oleh pemerintah masing-masing negara

peserta pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal tersebut merupakan hari

berdirinya PBB secara resmi. Pada tanggal 10 Januari 1946 Majelis Umum PBB

bersidang pertama kali di London (Inggris). Sidang-sidang berikutnya

diselenggarakan setiap tahun di markas besar PBB di Lake Succes, New York (Amerika

Serikat).

2. Asas dan Tujuan PBB

a. Asas PBB

Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1) Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.

2) Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.

3) Penyelesaian sengketa dengan cara damai.

4) Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam

PBB.

5) PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

b. Tujuan PBB

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1) Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

2) Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas

persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan

dalam negeri negara lain.

3) Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah

ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Menyelesaikan perselisihan dengan

cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.

4) Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau

kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin,

bahasa, dan agama.

5) Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang

harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

3. Keanggotaan PBB

Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu:

a. Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara

yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni 1945.

Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga

menjadi 51 negara.

b. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang

masuk kemudian berdasar syarat-syarat disetujui Majelis

Umum PBB.

Apa syarat-syarat sebagai anggota PBB?

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

1) Negara merdeka.

2) Negara yang cinta damai.

3) Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.

4) Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.

4. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-Badan PBB

PBB yang terdiri atas 6 (enam) badan utama dengan susunan keanggotaan dan

tugas sebagai berikut.

a. Majelis Umum (General Assembly)

1) Keanggotaan

Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis

umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis

Umum bersidang sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh

Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota.

2) Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut.

a) Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB.

b) Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan

keamanan dunia.

c) Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan

mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat.

d) Menetapkan anggaran belanja PBB.

e) Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB.

b. Dewan Keamanan (Security Council)

1) Keanggotaan

Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.

a) Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika

Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia).

Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan

suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah

yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota DK.

b) Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas

dua tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara

tahun 1973 – 1974.

2) Tugas

Tugas dan wewenang DK sebagai berikut.

a) Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.

b) Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian

dan keamanan.

c) Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.

d) Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.

c. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)

1) Keanggotaan

Pada mulanya keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial sebanyak 18 anggota

yang dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Sekarang

anggotanya berjumlah 27. Setiap tahun 9 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial diganti.

2) Tugas

Tugas dan wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai berikut.

a) Membahas masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, kebudayaan, pendidikan,

dan kesehatan internasional.

b) Memberi saran-saran kepada Majelis Umum atau badan-badan khusus untuk

memperhatikan hak-hak asasi manusia.

c) Memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan,

dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ekonomi-Sosial ini dibantu oleh

organisasi-organisasi khusus (Specialized Agencies) antara lain:

a . UNESCO (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization)

UNESCO adalah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan

Kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerja sama antarbangsa

melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan

dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasimanusia, dan penegakan keadilan.

UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris,

Perancis.

b. UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund)

UNICEF adalah Organisasi Dana Perkembangan anak-anak

Internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka

menyejahterakan ibu dan anak.

UNICEF didirikan pada tanggal 11 1946 di New York, Amerika

Serikat.

c. WHO (World Health Organization)

WHO adalah Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi ini

didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa,

Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang.

d. FAO (Food and Agricultural Organization)

FAO adalah Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian.

FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan

di Roma, Italia. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi

makanan dan hasil-hasil pertanian ke berbagai pelosok dunia.

e. ILO (International Labour Organization)

ILO adalah Organisasi Perburuhan Internasional. Organisasi ini

didirikan pada tanggal 11 April 1919 yang berkedudukan di Jenewa,

Swiss. Pada tahun 1946 organisasi ini diterima sebagai organisasi

khusus dalam PBB. Organisasi ini bertugas memperbaiki taraf hidup

dan aturan perburuhan.

f. IBRD (International Bank for Reconstruction And Development)

IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan

Perkembangan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945

yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat.

g. IMF (International Monetary Fund)

IMF adalah Dana Moneter Internasional. Organisasi ini berdiri

pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington

DC Amerika Serikat. IMF bertujuan memajukan kerja sama di bidang

ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga memperluas

kesempatan kerja.

h. ITU (International Telecommunication Union)

ITU merupakan Persatuan Telekomunikasi Internasional.

Organisasi ini didirikan pada tahun 1865 dan diterima sebagai

organisasi di bawah PBB pada tahun 1947.

Tujuan ITU adalah untuk menghimpun kerja sama internasional yang melayani

masyarakat pengguna telepon, telegram, dan radio. Markas ITU di Jenewa, Swiss.

i. WMO (World Meteorogical Organization)

WMO merupakan Organisasi Meteorologi Sedunia.

Organisasi ini berdiri pada tanggal 23 Maret 1950. Organisasi ini

bertujuan saling tukar laporan mengenai cuaca dengan standar

internasional. Markas WMO di Jenewa, Swiss.

j. IMCO (Inter Govermental Maritime Consultative Organization)

IMCO merupakan Organisasi Konsultasi Maritim Antar

Pemerintah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 13 Januari 1959.

Bertujuan memberi nasihat dan konsultasi guna memajukan kerja

sama antaranggota. IMCO berkedudukan di London, Inggris.

k. UNDP (United Nations Development Programme) atau program pembangunan

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tugasnya memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan

negara-negara berkembang.

l. UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) atau Komisi Tinggi Urusan

Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia.

d. Dewan Perwalian (Trusteship Council)

1) Keanggotaan

Anggota Dewan Perwalian ini berimbang

antara anggota-anggota yang

mengelola daerah-daerah perwalian dan yang

tidak. Dewan Perwalian ini dahulu

merupakan bekas daerah-daerah jajahan

musuh Sekutu (Jerman, Italia, Jepang, dan

Spanyol) dalam Perang Dunia II yang lalu.

Kelima negara besar anggota Dewan

Keamanan juga merupakan anggota-anggota

tetap Dewan Perwalian.

2) Tugas

Dewan Perwalian bertugas mengawasi

dan membimbing daerah-daerah yang belum

memiliki pemerintah sendiri dan daerah mandat.

e. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

1) Keanggotaan

Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan utama dari PBB.

Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas

selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag.

2) Tugas

Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut.

a) Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara

anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.

b) Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian

sengketa antarnegara-negara anggota PBB.

c) Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak

menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.

f. Sekretariat

Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh

Majelis Umum atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih

kembali.

Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut.

1) Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB.

2) Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB

yang harus disampaikan kepada MU.

3) Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan

segala keperluan badan-badan PBB.

4) Mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi

yang menurut pendapatnya dapat membahayakan

perdamaian internasional.

Sekretaris Jenderal PBB pertama adalah Trygve Lie

dari Norwegia (1 Februari 1946 – 10 April 1953).

Selanjutnya jabatan sekretaris Jenderal PBB ini

secara berturut-turut sebagai berikut.

- Dag Hamarskjold (Swedia), 1953 - 1961

- U Thant (Myanmar), 1961 - 1971

- Kurt Wadheim (Austria), 1971 - 1981

- Javier Perez de Cuellar (Peru), 1981 - 1991

- Boutros-Boutros Ghali (Mesir), 1991 - 1996

- Kofi Annan (Ghana), 1997 - 2006

- Ban Ki-Moon (Korea Selatan), 2007- ....

5. Perkembangan Hubungan antara RI dengan PBB

Untuk pertamakalinya hubungan RI dengan PBB adalah ketika PBB ikut campur

dalam persoalan Indonesia-Belanda pada waktu Agresi Militer Belanda Pertama pada

tanggal 21 Juli 1947. Terbentuknya Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang kemudian dikenal

dengan Komisi Tiga Negara (KTN) mempunyai tugas yang dibebankan Dewan

Keamanan PBB yaitu membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda

secara damai. Atas prakarsa KTN maka tercapailah perundingan Renville.

Ketika Belanda melakukan Agresi Militernya II pada tanggal 19 Desember 1948,

Dewan Keamanan PBB mengubah KTN menjadi Komisi Perserikatan Bangsa – Bangsa

untuk Indonesia (UNCI = United Nations Comission for Indonesia) yang bertugas

melancarkan perundingan antara RI dan Belanda. Atas prakarsa UNCI ini maka

tercapailah Perundingan Roem-Royen, di mana perundingan ini merupakan satu

jenjang menuju Konferensi Meja Bundar (KMB).

Walaupun melalui KMB Indonesia diakui kedaulatannya secara resmi tanggal

27 Desember 1949, akan tetapi permasalahan antara RI dan Belanda tuntas karena

masalah Irian Barat (sekarang Papua) masih diduduki Belanda. Oleh karena itu RI

selain berjuang dengan cara damai dan diplomasi baik pendekatan langsung dengan

Belanda, juga melalui forum internasional. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada

PBB maka pada tanggal 27 September 1950 Indonesia masuk menjadi anggota PBB

sebagai anggota yang ke-60.

Ketika Belanda masih tetap menduduki Irian Barat sehingga habis kesabaran

bangsa Indonesia, oleh Presiden Soekarno dikumandangkan Trikora (Tri Komando

Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961. dengan operasi militer maupun tekanan

Belanda melalui diplomasi maka Belanda terpaksa melepaskan Irian Barat. Melalui

Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive

Authority) maka Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pada tanggal 1 Mei 1963.

Dengan demikian PBB berperan penting dan berjasa dalam menjaga keutuhan wilayah RI.

6. Peran Indonesia terhadap PBB

Republik Indonesia tidak hanya menerima bantuan dari PBB akan tetapi juga

berperan aktif baik secara tidak langsung maupun secara langsung terhadap PBB,

yakni sebagai berikut.

a. Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui

kerja sama dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan Non Blok.

b. Secara langsung yakni Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda sebagai

sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia.

c. Pada tahun 1985 Indonesia membantu PBB yakni memberikan bantuan pangan

ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bantuan tersebut

disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke- 40.

d. Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

pada tahun 1973-1974

D. Gerakan Non Blok dan Peran Indonesia

1. Latar Belakang Berdirinya GNB

Gerakan Non Blok (non-aligned) merupakan organisasi negara-negara yang tidak

meminak Blok Barat maupun Blok Timur. Berdirinya Gerakan Non Blok di latar

belakangi oleh hal-hal sebagai berikut.

(1) Diilhami Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) di mana negara-negara yang

pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk

kolonialisme

(2) Adanya krisis Kuba pada tahun 1961 di mana Uni Soviet membangun pangkalan

peluru kendali secara besar-besaran di Kuba hal ini mengakibatkan Amerika

Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang. Ketegangan antara

Blok Barat dn Blok Timur ini mendorong terbentuknya GNB.

Adapun berdirinya Gerakan Non

Blok diprakarsai oleh:

(a) Presiden Soekarno dari Indonesia,

(b) Presiden Gamal Abdul Nasser dari

Republik Persatuan Arab-Mesir,

(c) Perdana Menteri Pandith Jawaharlal

Nehru dari India,

(d) Presiden Josep Broz Tito dari Yugoslavia,

dan

(e) Presiden Kwame Nkrumah dari

Ghana.

2. Tujuan Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok bertujuan meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

3. Pelaksanaan KTT Gerakan Non Blok

a. KTT I GNB (1 – 6 September 1961) di Beograd, Yugoslavia, Pelaksanaan KTT I

GNB ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara

dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk

menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan

Uni Soviet.

Keputusan KTT I GNB ini melalui Presiden Soekarno dan Presiden Medibo

Keita (dari Mali) disampaikan kepada Presiden F.Kennedy (Presiden Amerika

Serikat). Sedangkan PM Nehru (India) dan presiden Kwame Nkrumah (Ghana)

menyampaikan kepada PM. Kruschev (Perdana Menteri Uni Soviet).

b. KTT II GNB (5 – 10 Oktober 1964) di Kairo, Mesir. Pada KTT II GNB ini diikuti

oleh 47 Negara peserta serta 10 peninjau lainnya antara lain Sekretaris Jendral

Organisasi Persatuan Afrika dan Liga Arab. Masalah perkembangan dan

kerjasama ekonomi juga mendapat perhatian pada KTT II GNB ini.

c. KTT III GNB (8 – 10 September 1970) di Lusaka, Zambia. Negara peserta yang

hadir ada 53 negara. Hasil terpenting KTT kali ini adalah perlunya upaya

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara berkembang.

d. KTT IV GNB (5 – 9 September 1973) di Algiers, Aljazair. KTT IV GNB ini

membahas tentang peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara negaranegara

yang sedang berkembang serta berusaha meredakan ketegangan di Timur

Tengah pergolakan di Rhodesia, dan bagian – bagian Afrika lainnya.

e. KTT V GNB (16 – 19 September 1976) di Kolombo, Srilangka pada KTT V GNB

ini membahas tentang penyelamatan dunia dari ancaman perang nuklir dan

berusaha memajukan negara – negara Non Blok.

f. KTT VI GNB (3 – 9 September 1979) di Havana, Kuba. KTT bertujuan

memperjuangkan bantuan ekonomi bagi negara-negara Non Blok dan

menggiatkan peran PBB dalam tata ekonomi dunia baru.

g. KTT VII GNB (7 – 12 Maret 1983) di New Delhi, India. KTT menghasilkan

seruan dilaksanakannya demokrasi tata ekonomi yakni dihapuskannya

proteksionisme oleh negara maju.

h. KTT VIII GNB (1 – 6 September 1986) di Harane, Zimbabue. KTT kali ini

menghasilkan seruan dihapuskannya politik Apartheid di Afrika Selatan serta

membahas sengketa Irak-Iran.

i. KTT IX GNB (4 – 7 September 1989) di Beograd, Yugoslavia. KTT yang dihadiri

oleh 102 negara ini berhasil membahas kerja sama Selatan – Selatan ( antar negara berkembang ).

j. KTT X GNB (1 – 6 September 1992) di Jakarta, Indonesia. KTT yang dihadiri

oleh 108 negara ini berhasil merumuskan “Pesan Jakarta” (Jakarta Message) antara

lain berusaha menggalang kerja sama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan.

k. KTT XI GNB (16 – 22 Oktober 1995) di Cartagena, Kolombia. KTT ini dihadiri

oleh 113 Negara yang bertujuan memperjuangkan restrukturisasi dan

demokratisasi di PBB.

l. KTT XII GNB (1 – 6 September 1998) di Durban, Afrika Selatan. KTT XI GNB

ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam

hubungan internasional.

m. KTT XIII GNB (Februari 2003) di Kuala Lumpur, Malaysia.

n. KTT XIV GNB (2006) di Havana, Kuba.

4. Pengaruh dari Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok mempunyai pengaruh yang besar di antaranya sebagai berikut.

a. Pernyataan dari kedua negara adikuasa (Amerika Serikat dan Uni Asoviet) untuk

mengurangi senjata-senjata nuklirnya.

b. Gencatan senjata antara Irak dan Iran.

c. Usaha penyelesaian sengketa di Kamboja secara damai.

d. Penarikan pasukan Uni Soviet dari Afganistan.

e. Meningkatkan hubungan kerja sama di bidang ekonomi antar anggota Gerakan

Non Blok dan dengan negara- negara maju di luar Gerakan Non Blok.

5. Peranan Indonesia dalam Gerakan Non Blok

Indonesia ikut memegang peranan penting dalam Gerakan Non Blok, yakni

sebagai berikut.

a. Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan menandatangani

Deklarasi Beograd sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok I

pada tanggal 1-6 September 1961.

b. Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan

Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1-6 September 1992 di Jakarta.